Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno berpendapat soal kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait Gerbang Pembayaran Nasional atau National Payment Gateway (NPG) yang dirasa perlu lebih bijak ditanggapi terhadap orang-orang yang tinggal di desa maupun daerah lainnya.

“Kita harus tahu bahwa orang desa itu enggak bisa diajarin non tunai. Kadang-kadang mereka harus perlu uang cash untuk transaksi. Jadi memang ga bisa dipaksakan juga,” kata Soepriyatno di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Bali, Senin (30/7/2018).

Menurut politisi Partai Gerindra ini, ke depan Indonesia memang sedang menggalakkan NPG tersebut, dengan melakukan transaksi non tunai agar lebih mudah. Sehingga tingkat korupsi dan tingkat penyalahgunaan dapat berkurang.

Namun demikian, ia menilai pemerintah harus memahami bahwa orang-orang yang berada desa tidak terbiasa dengan transaksi non tunai. Beda halnya dengan masyarakat perkotaan yang memang sudah terbiasa dengan transaksi tersebut.

“Saya kira semua orang kota juga pasti punya visa atau mastercard. Tapi kan orang-orang desa enggak punya. Jadi harus lebih bijak lah untuk masalah ini,” imbuh politisi dapil Jatim itu.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar menilai kebijakan NPG merupakan suatu hal yang mutlak. Karena bagaimana pun juga, Indonesia kerap melakukan transaksi secara nasional, tetapi justru yang mendapat manfaat fee-nya dalam proses transaksinya tersebut adalah pihak luar.

“Khususnya beberapa brand-brand jasa keuangan, seperti visa, mastercard dan sebagainya. NPG segera bisa kita dorong apalagi di Bali juga nilai transaksi cukup besar. Sirkulasi dana yang berputar juga besar, sehingga dampak atau manfaatnya kembali kepada daerah atau negara,” tandas politisi Partai Gerindra itu.

Senada dengan Willgo, Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mendukung adanya program kebijakan NPG tersebut. Malah dirinya merasa seharusnya sejak dulu Indonesia mengeluarkan kebijakan tersebut. Kendati begitu, hal ini juga dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali.

“Sehingga dengan demikian kita bisa menghemat devisa kita untuk pembayaran. Yang biasanya sekarang transaksinya itu selalu lewat asing, seperti menggunakan visa dan mastercard itu kan langsung ke asing. Tapi sekarang bisa lewat dalam negeri,” jelas politisi PDI-Perjuangan itu. (ndy/sf)